Ilmu Belajar


STUDI KOMPARASI PENDIDIKAN DASAR INDONESIA DENGAN FINLANDIA
Juni 3, 2010, 2:11 am
Filed under: Education

oleh: Heri Maulana, dkk.

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan dasar merupakan ”soko guru” dari bangunan untuk jenjang pendidikan berkelanjutan. Untuk itu dibutuhkan suatu penyelenggaraan sistem pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Konsep wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan landasan awal dalam pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Di mana kemampuan peserta didik pada saat itu berkembang sangat cepat yang sering kita sebut sebagai golden age. Melihat kondisi demikian maka sistem dan kurikulum senantiasa harus dirancang secara sistematis.

Apakah kurikulum pendidikan dasar di Indonesia pada implementasinya sudah termanifestasi dengan baik sesuai dengan yang digariskan?

Sebagai perbandingan, pendidikan Finlandia yang menjadi negara yang menempati urutan 1 di dunia menurut HDI dan PISA, dikomparasikan dengan sistem pendidikan di Indonesia.

Bab II

Pembahasan

Kurikulum Pendidikan Dasar Indonesia

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus dikoordinasi dan disupervisi oleh dinas pendidikan provinsi, dan berpedoman pada SI dan SKL serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP.

KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.

    Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.

    2. Beragam dan terpadu

    Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi.

    3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

    Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

    4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

    Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional.

    5. Menyeluruh dan berkesinambungan

    Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.

    6. Belajar sepanjang hayat

    Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

    7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

    Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Acuan Operasional Penyusunan KTSP

    1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia

    2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik

    3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan

    4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional

    5. Tuntutan dunia kerja

    6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

    7. Agama

    8. Dinamika perkembangan global

    9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

    10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat

    11. Kesetaraan gender

    12. Karakteristik satuan pendidikan

    Kurikulum Pendidikan Dasar

    Berdasarkan pada UU Sisdiknas No.20/2003 bab X pasal 37 ayat 1, kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

    1. Pendidikan agama
    2. Pendidikan kewarganegaraan
    3. Bahasa
    4. Matematika
    5. Ilmu pengetahuan alam
    6. Pengetahuan sosial
    7. Seni dan budaya
    8. Pendidikan jasmani dan olah raga
    9. Keterampilan/kejuruan, dan
    10. Muatan lokal

    Kurikulum Pendidikan Dasar Finlandia

    Berbeda dengan sistem pendidikan dasar di Indonesia, pendidikan dasar di Finlandia diselenggarakan selama 9 tahun. Hal ini terkait erat dengan revolusi sistem pendidikan Finlandia yang dilakukan sejak tahun 1968 ketika dilakukan penghapusan sistem pendidikan berjenjang (parallel school system). Sistem pendidikan Finlandia tidak lagi mengenal sistem pendidikan menengah pertama, atau setara dengan pendidikan di tingkat Sekolah Menegah Pertama (SMP) di Indonesia. Sejak tahun 1968, Finlandia mengadopsi sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun.

    Sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Dasar No.628 Tahun 1998, seluruh anak yang tinggal menetap di Finlandia, dan telah memasuki usia 7 tahun, wajib mengenyam pendidikan wajib dasar 9 tahun dan berakhir ketika seluruh silabus pendidikan dasar 9 tahun telah diselesaikan, atau 10 tahun sejak dimulainya wajib belajar. Orang tua atau wali murid dalam usia wajib belajar wajib menyekolahkan anaknya untuk mengikuti program wajib belajar. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya untuk seluruh anak yang tinggal di kekuasaan wilayah administratifnya.

    Usia merupakan satu-satunya persyaratan untuk masuk mengikuti pendidikan dasar. Seorang anak dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dasar satu tahun lebih awal dari usia yang telah ditetapkan, apabila ada bukti tertulis yang menyatakan bahwa sang anak telah siap mental dan psikis, serta kemampuan untuk mengikuti pelajaran pendidikan dasar di sekolah. Persyaratan yang sama juga diterapkan terhadap anak yang hendak mengikuti pendidikan dasar ketika usianya lebih tua satu tahun dari usia yang ditetapkan.

    Di Finlandia, tidak ada kewajiban untuk mengenyam pendidikan di institusi formal pendidikan di sekolah. Wajib belajar 9 tahun dapat ditempuh dengan cara belajar di luar institusi pendidikan formal sekolah, misalnya belajar di rumah secara mandiri. Bila demikian halnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengawasi perkembangan belajar anak. Orang tua dan wali murid dari anak yang dikenakan wajib belajar wajib memberikan jaminan bahwa anaknya akan menyelesaikan program wajib belajar. Jumlah anak yang mengenyam pendidikan dasar di luar sekolah sangat minim.

    Pendidikan wajib dasar diawasi oleh pemerintah daerah dengan cara mendata seluruh nama anak dalam usia wajib belajar. Orang tua dan wali murid akan selalu diingatkan untuk memasukkan anaknya ke sekolah ketika usianya telah memenuhi syarat. Kepala Sekolah mendata seluruh pendaftaran sekolah. Ketika terdapat anak dalam usia wajib belajar tidak terdaftar, orang tua atauwali murid akan diberitahukan. Jika anak masih juga belum dimasukkan sekolah maka orang tua sang anak akan dikenakan denda administratif untuk kelalaiannya menyekolahkan anak.

    Bagi mereka yang tidak lagi masuk dalam usia wajib belajar, namun belum pernah, atau tidak menyelesaikan pendidikan wajib dasar, dapat menerima pendidikan dasar dari pusat pendidikan orang dewasa, baik yang dimiliki oleh Pemerintah maupun Swasta.

    Pendidikan, pengajaran, buku ajar, transportasi sekolah dan makanan siswa di tingkat wajib belajar 9 tahun di sekolah umum/pemerintah disediakan secara gratis.

    Satu tahun ajaran pendidikan dasar terdiri dari 190 hari sekolah, di mulai pada pertengahan bulan Agustus, dan berakhir pada awal bulan Juni tahun berikutnya. Dalam satu tahun ajaran, terdapat libur musim panas selama 2 bulan.

    Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Government Degree) No.1435 Tahun 2001 tentang Tujuan Umum Nasional dan Penetapan Waktu Belajar dalam Pendidikan Dasar, siswa yang duduk di kelas 1 dan 2 akan menerima pelajaran maksimum 19 jam pelajaran per minggu dengan maksimum 5 mata pelajaran per hari. Di lain pihak, siswa kelas 3 hingga kelas 9 akan menerima pelajaran maksimum 30 jam per minggu dengan maksimum 7 mata pelajaran per hari. Pelajaran diberikan dalam bahasa resmi yang diakui di Finlandia, yakni Suomeksi (bahasa Finlandia bagi anak yang berbahasa ibu Finlandia) dan Swedish (bahasa Swedia bagi anak yang berbahasa ibu Swedia). Di beberapa sekolah, khususnya di kawasan utara Finlandia, pelajaran juga diberikan dalam bahasa Sami (bahasa kaum Sami yang menempati wilayah utara Finlandia). Bahasa Roman, bagi siswa imigran Roma (finnish gypsies), dan bahasa tanda (sign language) juga diberikan bagi siswa yang membutuhkan perlakuan bahasa khusus.

    Penyelenggaraan pendidikan dasar Finlandia diatur oleh Kurikulum Inti Nasional untuk Pendidikan Dasar (National Core Curriculum for Basic Education 2004), yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan Nasional Finlandia. Kurikulum inti pendidikan dasar menetapkan bahwa siswa jenjang pendidikan dasar wajib memenuhi dan menuntaskan seluruh silabus pelajaran. Silabus pendidikan dasar Finlandia terdiri dari 20 mata pelajaran, yang diberikan pada tingkatan kelas tertentu, yaitu:

    1. Bahasa Ibu dan Sastra (Mother Tongue and Literature): Dari kelas 1 – 9

    2. Bahasa Asing 1: Basanya Bahasa Inggris, diberikan dari Kelas 1 – 9

    3. Bahasa Asing 2: Biasanya bahasa Latin, diberikan dari kelas 1-9

    4. Matematika (Mathematics): Dari kelas 1 – 9

    5. Pendidikan Lingkungan Alam (Environmental Studies): Dari kelas 1 – 4

    6. Biologi (Biology): Dari kelas 5 – 9

    7. Geografi (geography): Dari kelas 7 – 9

    8. Fisika (Physiscs): Dari kelas 5 – 9

    9. Kimia (Chemistry): Dari kelas 7 – 9

    10. Pendidikan Kesehatan (Health Education): Kelas 7 – 9

    11. Pelajaran Agama (Religion): Terdapat 2 pelajaran agama, yakni, Lutheran atau Orthodoks, dari kelas 1 – 9

    12. Etika (Ethics): Kelas 1 – 9

    13. Pelajaran Sejarah (History): Kelas 5 – 9

    14. Pelajaran Sosial (Social Studies): Kelas 7 – 9

    15. Musik (Music): Kelas 1 – 9

    16. Seni Visual (Visual Arts): Kelas 1 – 9

    17. Kerajinan Tangan (Crafts): Kelas 1 – 9

    18. Pendidikan Olah Raga (Physical Education): Kelas 1 – 9

    19. Kerumahtanggaan (Home Economics): Kelas 7 – 9

    20. Bimbingan Belajar dan Keterampilan (Educational and Vocational Guidance): Kelas 1-9

    Setelah anak menyelesaikan seluruh silabus pendidikan dasar, maka anak tersebut akan menerima sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa anak tersebut telah menyelesaikan pendidikan wajib dasar 9 tahun dan berhak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menegah atas (general upper secondary school) atau pendidikan kejuruan (vocational education and training). Dalam jenjang pendidikan dasar 9 tahun, tidak terdapat ujian nasional untuk kenaikan tingkat kelas, maupun ujian nasional untuk kelulusan pendidikan wajib dasar 9 tahun. Anak hanya akan memperoleh penilaian yang diberikan oleh guru di tiap akhir tahun ajaran dan di akhir jenjang pendidikan dasar.

    Bantuan pendidikan khusus diberikan kepada siswa yang membutuhkan berbagai macam bentuk bantuan khusus yang ditentukan pada saat siswa tersebut menjalankan pendidikan dasar. Bantuan tersebut di berikan kepada siswa yang mengalami hambatan mental (masalah keluarga, masalah pergaulan, dll) dan fisik (cacat atau sakit) yang menghalangi siswa untuk menjalankan pendidikan dasar. Tujuan pemberian bantuan untuk siswa yang membutuhkan perlakukan pendidikan khusus adalah untuk mendukung siswa mengikuti seluruh silabus pendidikan dasar. Bantuan khusus diberikan dalam bentuk bimbingan belajar, medis, atau bantuan untuk memasukkan siswa yang memiliki keterbelakangan mental atau fisik ke sekolah khusus.

    Sistem pendidikan dasar Finlandia juga memberikan perhatian khusus kepada para siswa asing yang berimigrasi dan menetap di Finlandia. Secara kesuluruhan, siswa imigran yang menjalani pendidikan dasar di Finlandia sebesar 3%. Siswa imigran tersebut akan memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan siswa Finlandia. Siswa imigran juga dikenakan wajib belajar pendidikan dasar dan wajib memenuhi kurikulum pendidikan dasar Finlandia. Namun demikian, sekolah yang menampung para siswa imigran untuk menjalani pendidikan dasar wajib memberikan ilmu pengetahuan dengan memperhatikan latar belakang bahasa dan budaya siswa imigran tersebut. Seluruh siswa imigran akan memperoleh pelajaran bahasa Finlandia atau Swedia agar menjadikan kedua bahasa tersebut menjadi bahasa kedua mereka. Namun demikian, terdapat beberapa sekolah yang menyediakan pelajaran bahasa asing yang merupakan bahasa ibu para siswa imigran.

    Guna menunjang kemampuan adaptasi dan integrasi siswa imigran dengan lingkungan sekolah dan sistem pendidikan sekolah dasar, preparatory teaching akan disediakan bagi mereka, yang diselenggarakan dalam waktu setengah hingga 1 tahun.

    Pendidikan kesenian dasar berbeda dengan pendidikan dasar wajib. Pendidikan kesenian dasar bersifat sukarela dan dikenakan biaya oleh pihak penyelenggara pendidikan seni.

    Pendidikan dasar kesenian bagi anak dan remaja disediakan oleh lembaga seni musik, tari, seni visual, dan seni rupa. Pemerintah Daerah juga diwajibkan untuk menyediakan lembaga pendidikan kesenian tersebut. Kementerian Pendidikan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, kelompok atau asosiasi masyarakat seni yang terdaftar untuk mendirikan lembaga kesenian. Pendidikan dasar kesenian juga dapat disediakan oleh lembaga pendidikan publik dengan persetujuan Kementerian Pendidikan. Peraturan perundangan mengatur bahwa pendidikan dasar kesenian wajib diselenggarakan oleh sebuah lembaga pendidikan.

    Tujuan dasar penyelenggaraan pendidikan dasar kesenian ditentukan oleh kurikulum inti nasional. Kurikulum tersebut menyediakan isi pengajaran 9 (sembilan) macam bentuk kesenian, yakni musik, literatur, dansa, pertunjukkan (sirkus dan teater), serta seni visual (arsitektur, seni audiovisual, seni visual, dan seni rupa).

    Kurikulum untuk silabus dasar kesenian yang disediakan pada tingkat pendidikan dasar dan lanjutan adalah musik, seni literatur, dansa, seni pertunjukan (sirkus dan teater), dan seni visual (arsitektur, seni visual, dan seni rupa).

    Badan Pendidikan Nasional Finlandia menentukan tujuan dan isi pengajaran setiap bentuk pengetahuan kesenian, baik di tingkat dasar maupun lanjutan. Pemerintah daerah yang menyediakan pendidikan dasar kesenian menerima dana bantuan dari pemerintah pusat sesuai dengan jumlah penduduk. Penyedia pendidikan kesenian publik dan swasta juga menerima bantuan dana pemerintah pusat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diberikan. Jaringan lembaga penyedia pendidikan kesenian di Finlandia yang menerima bantuan dana tersebut sebanyak 87 lembaga seni musik, dan 36 sekolah kesenian lainnya.

    Komparasi Kurikulum Pendidikan Dasar Indonesia dengan Finlandia

    Setelah melihat penjabaran baik kurikulum pendidikan dasar Indonesia dan Finlandia, maka dapat dikomparasikan sebagai berikut:

    • Mata pelajaran inti dan distribusi jam mata pelajaran dalam silabus pendidikan dasar Finlandia ditetapkan melalui regulasi. Mata pelajaran inti yang diajarkan di sekolah-sekolah dasar Finlandia adalah bahasa ibu (bahasa Finlandia atau Swedia) dan sastra; bahasa resmi lainnya; satu bahasa asing seperti bahasa Inggris, Jerman, Perancis, dan Italia; pendidikan lingkungan; pendidikan kesehatan; pendidikan agama atau etika; ilmu sejarah, ilmu sosial, matematika, fisika, kimia, biologi, geografi, psikologi, musik, seni dan kerajinan, serta ilmu ekonomi rumah tangga. Sementara di Indonesia, kurikulum pendidikan dasar secara umum memuat pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan atau kejuruan; dan muatan lokal. Perbedaan yang sangat terlihat dari kedua kurikulum tersebut adalah bahwa Finlandia lebih banyak menekankan penguasaan bahasa dan sastra termasuk bahasa asing pada peserta didiknya. Selain fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, tentu saja penguasaan bahasa dan sastra menjadi sangat penting kedudukannya sebagaimana keberadaan bahasa dalam struktur ilmu sebagai basis yang harus dikuasai peserta didik selain matematika tentunya.
    • The National Board of Education adalah dewan yang menerbitkan kurikulum inti secara nasional. Mereka menyusun tujuan dan materi utama kurikulum pendidikan dasar yang berfungsi sebagai guideline bagi sekolah. Namun, pemerintah lokal dan sekolah dapat melakukan penyesuaian terhadap mata pelajaran yang akan diajarkan, berbasis pada kebutuhan peserta didik. Bahkan orang tua peserta didik juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyusunan kurikulum sekolah dan juga tujuan pendidikannya. Indonesia selintas memang menerapkan sistem yang hampir serupa. Acuan kurikulum pendidikan nasional dibuat oleh Depdiknas dan pengembangannya diserahkan pada masing-masing sekolah sebagaimana KTSP diimplementasikan. Namun pada prakteknya, tidak semua pendidik memiliki kompetensi untuk mengembangkan KTSP sebab sudah terbiasa dengan pola kurikulum yang sentralistis.
    • Dalam proses pembelajaran, peserta didik di Finlandia tidak dipaksa pendidik untuk mencapai target tertentu. Pendidik hanya memberi tahu mereka tentang nilai-nilai yang dapat dicapai oleh peserta didik bila mereka memenuhi taraf tertentu. Target pembelajaran dibuat sendiri oleh peserta didik dengan bantuan orang tua peserta didik. Sistem pendidikan Finlandia memahami belajar sebagai proses bertahap yang tidak bisa dipaksakan apalagi diberi target waktu pencapaian. Sehingga, Finlandia yang tidak mengenal adanya sistem ‘tinggal kelas’ ini memberikan kesempatan pada peserta didik usia sekolah dasar (kelas 1-9) untuk berada di sekolah hingga 10 tahun lamanya dan bagi peserta didik usia sekolah menengah (kelas 10-12) hingga 4 tahun. Sementara yang terjadi di Indonesia sangat jauh bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Finlandia. Sistem pendidikan di Indonesia mengenal adanya ‘tinggal kelas’ bagi peserta didik yang nilainya kurang sehingga dianggap tidak patut untuk melanjutkan ke kelas yang berikutnya. Finlandia memandang sistem seperti ini akan mengganggu rasa percaya diri peserta didik sehingga menghambat mereka untuk berprestasi. Namun yang terutama, sistem ‘tinggal kelas’ ini sangat dehumanis sebab tidak menghargai keunikan peserta didik sebagai individu yang memiliki kecepatan belajar berbeda-beda satu sama lain. Bahkan tidak sedikit jumlah peserta didik asal Indonesia yang mengakhiri hidupnya hanya karena mereka ‘tinggal kelas’.
    • Finlandia juga tidak mengenal rangking sebagaimana Indonesia yang selalu merangking peserta didiknya dalam rapot penilaian akhir semester atau akhir tahun. Sebab peringkat atau nilai dianggap tidak penting oleh pendidik, yang penting adalah bagaimana peserta didik dapat menguasai materi pelajaran.
    • Beban belajar peserta didik di Finlandia hanya 190 hari belajar per tahun sementara di Indonesia mencapai hampir 230 hari per tahun. Tiap minggunya, peserta didik belajar hampir 40 jam. Namun beban belajar yang tinggi tersebut tidak hanya dialami oleh peserta didik asal Indonesia, namun juga peserta didik yang negaranya sangat ingin mengejar kemajuan secara kompetitif. Akibatnya, peserta didik menjadi stres dan bahkan banyak yang mengalami school phobia.
    • Sebagaimana prinsip pendidikan humanis, kurikulum Finlandia mengedepankan integrasi antara teori dan praktek, terutama dalam pelajaran sains sehingga peserta didik dapat belajar banyak mengenai problem solving. Tidak seperti peserta didik di Indonesia yang rata-rata lebih banyak dijejali dengan hapalan teori yang sangat minim dengan praktek.
    • Pendidik di Finlandia tidak menyampaikan pengetahuan pada peserta didik dengan metode ceramah seperti yang masih terjadi pada kebanyakan pendidik di negeri ini. Peserta didik mencari sendiri informasi yang mereka butuhkan. Pendidik menjadi fasilitator tempat mereka bertanya bila mereka menemui kesulitan. Di Indonesia, dialog interaktif antara pendidik dan peserta didik rata-rata hanya terjadi bila pendidik memberikan kesempatan pada peserta didik, itupun di akhir ceramahnya saat jam pelajaran sudah nyaris berakhir.
    • Di Finlandia, peserta didik tidak hanya belajar dengan bimbingan pendidik di kelas namun bebas belajar dimana saja sehingga suasana kegiatan belajar mengajar menjadi sangat fleksibel dan lebih nyaman. Bahkan penjaga sekolah hingga kepala sekolah pun juga ikut andil dalam kegiatan belajar mengajar. Peserta didik bahkan juga dilibatkan untuk membantu menyiapkan makanan di dapur sekolah sebagai sarana interaksi mereka dengan orang-orang yang lebih dewasa.
    • Hampir serupa dengan di Indonesia, pendidik yang mengajar kelas 1-6 adalah guru kelas sementara pendidik untuk kelas 7-9 adalah guru mata pelajaran. Bedanya, sistem unifikasi menyebabkan pendidikan dasar di Finlandia tidak terpisah-pisah antara sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama sebagaimana terjadi di Indonesia.

    Bab III

    Penutup

    Kesimpulan

    Keberhasilan Finlandia dalam mencetak pelajar yang mandiri, inovatif, dan berprestasi sangat ditentukan oleh sistem pendidikan yang handal dan memadai, dan dukungan penuh segenap elemen bangsa Finlandia. Pemerintah Finlandia terus melakukan reformasi di sektor pengembangan dan pembangunan pendidikan yang disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan jaman.

    Terdapat 9 kunci utama yang menunjang keberhasilan pendidikan di Finlandia, yakni:

    1. prinsip kesetaraan kesempatan (equal opportunities)
    2. pendidikan komprehensif
    3. tingginya kompetensi guru
    4. pembinaan siswa dan pendidikan khusus bagi siswa yang membutuhkan perlakuan khusus
    5. evaluasi
    6. partisipasi dan dorongan pemerintah dan masyarakat terhadap pendidikan
    7. sistem pendidikan yang lentur berdasarkan pada penguatan (a flexible system based on empowerment)
    8. kuatnya kerja sama seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Finlandia; dan
    9. pendidikan yang berorientasi pada siswa (student-oriented education), serta prinsip lifelong learning.

    Referensi:

    http://www.deplu.go.id/helsinki/Pages/TipsOrIndonesiaGlanceDisplay.aspx?IDP=1&IDP2=4&l=id 13/4/10.13.40.

    http://blog.beswandjarum.com/thantienhidayati/tag/sistem-pendidikan-finlandia/ 13/4/10.13.40

    Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun Tahun 2003 beserta Penjelasannya. Bandung: Nuansa Aulia.

    About these ads

    Tinggalkan sebuah Komentar so far
    Tinggalkan komentar



    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s



    Ikuti

    Get every new post delivered to your Inbox.

    %d bloggers like this: